“Selama program pendidikan gratis belum menyentuh peserta didik kesetaraan, kami yakin program itu belum tepat sasaran,” kata Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan kota Makassar, Zainal Abidin di Makassar, Selasa.
Dia menyayangkan, sikap pemegang kebijakan ditingkat Diknas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Sulsel yang masih menganggap pendidikan luar sekolah (non-formal) tidak berhak diikutkan dalam program pendidikan gratis yang telah dicanangkan pemerintah provinsi Sulsel pada tahun ini.
Padahal, lanjutnya, pendekatan masyarakat yang belum tersentuh dengan pendidikan formal seperti masyarakat pemulung, pengemis, gelandangan, anak jalanan, serta masyarakat kepulauan sangat efektif bila memanfaatkan jalur pendidikan non-formal.
“Pejabat dilingkup dinas pendidikan hanya memfokuskan program itu ke pendidikan formal, sementara pendidikan formal hanya sebagian saja yang mampu menyerap peserta didik dari golongan tidak mampu,” ujarnya.
Program pendidikan gratis dikhawatirkan akan mengalami ketimpangan apabila pemerintah tidak segera menyentuh masyarakat golongan yang tidak mampu yang telah lama menjadi peserta didik pendidikan non-formal melalui kegiatan belajar kesetaraan yakni pendidikan kejar paket A, B, dan C.
“Masih banyak pejabat di lingkup Diknas daerah yang belum memahami keberadaan pendidikan kesetaraan atau non-formal,” ungkap Zainal.
Hal ini terlihat dari alokasi APBD kota Makassar tahun anggaran 2009 tidak mencapai satu persen yang dialokasikan untuk program pendidikan luar sekolah.
Total APBD Makassar 2009 untuk sektor pendidikan yang mencapai Rp143 miliar, hanya Rp1 miliar diantaranya yang dianggarkan untuk pendidikan luar sekolah.
“Itulah wajah APBD kita, yang belum menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat tidak mampu. Kami tidak bisa berbuat banyak dengan alokasi anggaran tersebut,” katanya.
Zainal menyayangkan, program “Life Skill” pendidikan kesetaraan yang ditawarkan pada pembahasan Rancangan APBD Makassar 2009 yang lalu, ditolak oleh angggota DPRD Makassar dengan alasan anggaran tahun ini akan difokuskan pada pembiayaan program pendidikan gratis.
Padahal, program “Life Skill” itu untuk memberikan bekal keahlian bagi peserta didik kesetaraan untuk dapat diperhitungkan dalam dunia kerja seperti kursus merias, merangkai bunga, menata rambut bagi wanita dan sablon, kursus teknisi elketronika bagi laki-laki serta kegiatan pengembangan keahlian diri lainnya.
Sementara, usulan program pelatihan kepala sekolah yang diajukan bersamaan dengan program pelatihan PLS justru memperoleh tanggapan positif dari anggota legislatif kota Makassar.
“Kami sudah tidak bisa lagi melihat prioritas pemerintah dalam merumuskan program pendidikan di daerah ini,” ujarnya Selain itu, dia juga menyayangkan, alokasi anggaran peserta didik di Makassar hanya difokuskan bagi siswa/siswi yang terdapat di pendidikan formal, sedangkan peserta didik non-formal yang mencapai ribuan peserta didik hingga kini belum tersentuh dana sharing pendidikan gratis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Seharusnya mereka paham, peserta didik pendidikan kesetaraan keseluruhan adalah orang yang tidak mampu, sementara peserta didik pendidikan formal hanya mampu menyerap sekitar 70 persen saja peserta didik yang golongan tidak mampu,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengalokasikan dana Rp165 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan gratis tingkat dasar di Sulsel.
Dana tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009 dan akan dilakukan sharing dana dengan pemerintah kabupaten/kota.
Total dana yang akan dikucurkan selama setahun, yaitu Rp420 miliar dan merupakan hasil sharing dana dengan perbandingan 40:60 untuk kabupaten/kota.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulsel, Patabai Pabokori mengatakan, dengan jumlah tersebut, kuota alokasi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBD telah terpenuhi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar