PWM GELAR REMBUK PENDIDIKAN SD/MI

Perwakilan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim menggelar rembuk pendidikan sd/mi se Jatim. Rembuk pendidikan ini diadakan di Kantor PWM Jatim di Surabaya, Rabu (22/4). Even ini diselenggarakan Jaring Pengembangan Sekolah Muhammadiyah (JPSM) Jatim.(oby


Setiap bulan JPSM Jatim menggelar rembuk pendidikan yang diikuti satu perwakilan dari sekolah SD/MI Muhammadyah yang ada di Jatim. Ada 300 sekolah Muhammadiyah se Jatim yang mengirimkan perwakilanya baik kepala sekolah maupun guru di antaranya berasal dari Gresik dan Ngawi
Ketua JPSM Jatim Mulyana Spd MSi mengatakan, agenda kali ini akan merealisasikan program pendididkan SD/MI Muhammadiyah se Jatim satu tahun ke depan. Selain itu Muhammadiyah juga akan meningkatkan kualitas guru, kepala sekolah dan murid.
Dalam rembuk ini bertujuan untuk mencari strategi penataan dan pencitraan sekolah. Diharapkannya murid sekolah Muhammadiyah dapat menghadapi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Mulyana menambahkan, rembuk ini juga bertujuan untuk penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penataan Sekolah secara kelembagaan.
Saat ini yang menjadi pesaing sekolah Muhammadiyah bukan lembaga melainkan perkembangan jaman. “Untuk itu sekolah Muhammadiyah diharapkan mampu bersaing dengan perkembangan jaman,” tuturnya.
Mulyana opotimistis, 2009 sekolah Muhammadiyah mampu bersaing dengan sekolah lain. Untuk itu dibutuhkannya penguasaan media pada guru dan murid sebagai sarana penunjang pendidikan, ”Saat sekolah lain belum menggunakan bahasa Inggris, sekolah Muhammadiyah lebih dulu menggunakannya,” ujarnya.
Setiap bulan PJSM menggelar even dan acara yang berbeda. Pada 13 April PJSM menggelar Workshop Information comunication dan Tecnologi (ICT) berkerjasama dengan Pusat Komunikasi (Puskom) ITS di Gedung Puskom ITS. Pada 17 hingga 19 April menggelar Workshop Pengembangan Kurikulum HIV dan AIDS di Hotel Santika Surabaya. Acara ini diikuti 50 peserta dari guru dan kepala sekolah dari Majelis Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah (kabupaten dan kota) se Jatim.
Workshop Robotika diselengarakan pada 22 hingga 27 Mei dan Contes Robot se-Indonesia akan pada 6 Juni di Sun City Sidoarjo.


Sumber: http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4109&Itemid=1

Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar Ditentukan Dengan Uang

Pada tanggal 9 Juni 2008 saya akan mendaftarkan anak saya di SD 010 pagi yang lokasinya satu komplek dengan SD 09 pagi Kembangan Utara, untuk mendapatkan formulir di SD 09 dan 010 Pagi Kembangan Utara harus mengantri mulai dari jam 02.00 pagi, padahal pengambilan formulir di buka pada pukul 07.30. Formulir yang di sediakan banyak, tetapi daya tampung sekolah hanya 35 bangku di SD 09 dan 70 bangku di SD 010.

Setahu saya PSBSD (Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar) ditentukan berdasarkan umur, tetapi kenyataannya uang juga yang menentukan. Panitia PSBSD menyaring calon murid dengan cara di test, padahal itu hanya formalitas saja.
Bagaimana anak bisa menjawab dengan benar jika panitia memberi pertanyaan dengan cara tergesa-gesa, ini terjadi pada tanggal 10 Juni 2008 di SD 010, Pak Aris selaku panitia memberi pertanyaan kepada anak saya dan keanak lainnya seperti mengintrogasi.

Jika penerimaan murid SD berdasarkan umur, calon murid yang mendaftar lebih dari 200 calon siswa, bisa diperkirakan anak yang mendekati 7th pasti lebih dari 50 anak. Tanggal 16 Juni 2008 pengumuman penerimaan murid baru berdasarkan rangking umur, tapi kenyataannya anak yang umur 6,2th diterima karena ayahnya anggota Polri, umur 6,4th diterima karena ibunya panitia perpisahan kelas VI dan masih banyak lagi kasus yang tidak masuk akal, kalau bukan karena uang apa lagi mudusnya ?. Sedangkan anak yang berumur 7th , 6,8th banyak yang tidak diterima dengan alasan tidak lulus test. Belakangan saya dengar ada bangku kosong 2-5 bangku , tapi harus dibeli minimal 1 juta.

Mohon kepada Dinas Pendidikan Jakarta Barat untuk lebih memperhatikan tentang PSBSD di SD 09 dan 010 pagi , karena ini sudah terjadi setiap tahun, banyak pihak guru, kepala sekolah SD, kepala sekolah TK semua ikut andil dalam PSBSD dengan alasan ingin membantu tetapi semuanya itu uang juga yang menolong. Apakah yang harus sekolah di SD 09 dan 010 pagi Kembangan Utara hanya orang yang berduit dan berpangkat ??? Untuk mengurangi hal seperti itu seharusnya dibangun lagi Sekolah Dasar di wilayah Kembangan Utara Kec Kembangan Jakarta Barat terutama diwilayah Kp.Salo dan Basmol.

Sumber: http://www.mediakonsumen.com/Artikel2756.html

Perkembangan Pendidikan Dasar

Secara umum, Angka Partisipasi kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Sekolah Dasar mengalami peningkatan yang signifikan. Khususnya, pada tahun 2006, APM Tingkat SD dari 82,25 meningkat menjadi 99,24% pada tahun 2007. Sementara itu, apabila dilihat dari APK pada tahun 2006 hanya mencapai 96,50, justru pada tahun 2007 meningkat menjadi 116,20%.

Pertumbuhan siswa SD di Kota Bekasi apabila diproyeksikan dari trend 4 tahun sebelumnya dengan rata-rata kenaikan 3,03%, maka proyeksi hingga tahun 2013 mencapai 271.545 jiwa. Oleh sebab itu, kebijakan ke depan dalam rangka pendidikan dasar gratis, maka perhitungan anggaran pendidikan dapat dilihat dari proyeksi pertumbuhan siswa, guru, dan sarana prasarana pendidikan dasar.

Selama periode 2005-2007, jumlah sekolah dasar di Kota Bekasi mengalami pertumbuhan yang cukup cepat seiring dengan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2005, jumlah SD di Kota Bekasi sebanyak 633 Sekolah Dasar, meningkat menjadi 630 SD pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2007 menjadi 707 Sekolah Dasar.

Kondisi Pendidikan Sekolah Dasar apabila diproyeksikan dengan pertumbuhan Peserta Didik Sekolah dasar (Negeri dan Swasta) Dengan kondisi eksisting 2006 mencapai 218.686 siswa, maka angka pertumbuhan yang diproyeksi 3,03% hingga tahun 2013 mencapai 271.545.

Berdasarkan kondisi eksisting Sekolah Dasar Negeri Kota Bekasi, jumlah siswa SD Negeri tahun 2007 sebesar 174.396 Siswa, 5286 guru dan 2.632 kelas, maka Rasio Kelas dengan Siswa adalah 1 : 66, tetapi apabila diasumsikan 1 kelas terdapat 2 rombongan belajar, maka Rasio Rombel : Siswa adalah 1 : 33 Siswa dengan rata-rata kelas di setiap sekolah 7 kelas. Kondisi tersebut apabila diproyeksikan pertumbuhan siswa 2,88% (didasarkan pada LPP) hingga tahun 2013 mencapai 206.787 Siswa, apabila di asumsikan tahun 2008-2013 tidak ada pertambahan jumlah sekolah, tetapi terjadi pertambahan jumlah ruang kelas rata-rata 10 Kelas, maka tahun 2013 diperkirakan terdapat 2.692 kelas. Di sisi lain, jumlah guru apabila diasumsikan naik rata-rata terjadi penambahan per-tahun 2,88%, maka rasio guru : Siswa diperkirakan hingga tahun 2013 adalah 1 : 33 siswa (asumsi ini berada di bawah batas SPM 1 : 40 siswa). Kondisi Pendidikan Dasar (Tingkat Sekolah Dasar).

Berdasarkan hasil Proyeksi di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada 5 tahun ke depan di antaranya adalah:

1) Seluruh siswa usia SD (6-12 tahun) dapat menyelesaikan pendidikan Dasar

2) Sebagaimana visi Walikota Bekasi: Pendidikan Gratis, maka kebijakan ke depan adalah terjadi upaya pemenuhan biaya pendidikan minimal untuk Siswa SDN

3) Pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar (apabila dilihat dari asumsi pertumbuhan siswa 2,88%, maka minimal setiap tahun terjadi pertumbuhan jumlah guru 2,88%)

4) Siswa Lulusan SD/MI dapat melanjutkan ke tingkat Menengah SMP/MTs

5) Rehabilitasi dan pembangunan Ruang Kelas dan Unit Sekolah Baru SD Negeri (hal ini diasumsi berdasarkan hasil proyeksi pertumbuhan siswa dan penduduk di Kota Bekasi, dan antisipasi rasio kelas : Siswa yang ideal sebagaimana yang tertuang dalam SMP Pendidikan Kota Bekasi).

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Secara umum, Pada tahun 2007 proporsi jumlah lembaga pendidikan swasta lebih dominan dibandingkan negeri. Khusus di Tingkat SMP jumlah sekolah swasta sebanyak 206 sekolah sedangkan negeri 34 sekolah. Distribusi kelembagaan SMP dinilai cukup memadai baik dilihat dari rasio pertumbuhan penduduk maupun kapasitas fasilitasnya..

Untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik minimal harus diimbangi dengan tingkat pemerataan yang signifikan, di antaranya adalah rasio penduduk dengan siswa, rasio guru: siswa, Rasio Sekolah: Siswa, Rasio Sekolah: Guru, media atau sarana pendukung, kompetensi guru dan sebagainya.

Distribusi Sekolah SMP saat ini di Kota Bekasi berjumlah 192, dengan perincian menunjukkan bahwa Kecamatan Bekasi Timur (32 Sekolah), Kecamatan Bekasi Utara (24 Sekolah), Jatiasih (21 Sekolah), Pondok Gede (19 Sekolah), Bekasi Barat (18 Sekolah), Bekasi Selatan (17 Sekolah), Medan Satria (17 Sekolah), Rawalumbu (14 Sekolah), Mustikajaya (12 Sekolah), sedangkan yang terkecil jumlah SMP terdapat di Bantargebang (6 Sekolah), dan Pondok Melati (5 Sekolah). Namun data tersebut hendaknya dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan dan penduduk Usia 13 – 15 Tahun, maka terjadi ketimpangan di beberapa kecamatan. Hal ini terlihat dari tingkat pemerataan pendidikan dilihat dari jumlah penduduk usia 13 – 15 Tahun.

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat bahwa rasio sekolah berbanding dengan Siswa rata-rata 1 : 373,75, sedangkan rasio jumlah kelas dengan siswa SMP adalah 1 : 42,92. Berdasarkan Rasio Jumlah Kelas : Siswa, maka dapat terlihat jelas kemampuan layanan kelas untuk Proses Belajar Mengajar (PBM) di beberapa wilayah terlihat dari asumsi jumlah kelas ideal (1 : 40 Siswa), maka Kecamatan Bantargebang (57,02), Kecamatan Mustikajaya (55,63), Jati Sampurna (50,59), Bekasi Timur (44,02), Bekasi Utara (47,14) perlu mendapatkan perhatian serius berkaitan dengan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Pendidikan SMP di Kota Bekasi.

Sementara itu, pertumbuhan Peserta Didik Tingkat SMP (Negeri dan Swasta) di Kota Bekasi dari data eksisting tahun 2006 berjumlah 218.686 , apabila diproyeksi rata-rata 3,03% maka pertumbuhan hingga tahun 2013 mencapai 91.250 Siswa berada di SMP negeri dan Swasta di Kota Bekasi.

Berdasarkan data profil pendidikan di kota Bekasi jumlah lembaga pendidikan dasar Tingkat SMP Negeri adalah 34 Sekolah pada tahun 2007, sedangkan tahun sebelumnya berjumlah 31 sekolah SMP Negeri dengan jumlah siswa sebanyak 33497 Siswa. Oleh sebab itu, analisa data minimal dikaji 3 komponen dasar, yaitu: (1) Jumlah Sekolah; (2) jumlah Guru; (3) Jumlah siswa, dengan asumsi 5 tahun data eksisting dan 5 tahun proyeksi dengan mempertimbangkan Rasio Sekolah : Siswa, Rasio Guru: Siswa, Estimasi Rasio Kelas : Siswa, dan Estimasi Jumlah Kelas Per-Sekolah. Proyeksi Kondisi Pertumbuhan rasio tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah.

Rasio guru: Siswa untuk semua jenjang pendidikan masih cukup memadai. Akan tetapi khusus tingkat SMP rasio ideal hingga 5 (lima) tahun ke depan perlu diperhatikan dengan baik karena melebih angka Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yaitu 1 : 40, sehingga perlu penanganan yang lebih baik.

Namun, dilihat dari tingkat Kompetensi Guru dapat dianalisis meliputi: Latar Belakang Pendidikan Guru dengan Ijazah Tertinggi dan Program Studinya, Bidang Studi/Mata Pelajaran yang Diajarnya di Sekolah. Untuk itulah, penyajian data sebagai basis analisis menjadi prasyarat dalam mengkaji kompetensi Guru SMP di Kota Bekasi, apabila dilihat dari kompetensi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Meneteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru SMP/MTS minimal Strata I (s-1), maka di Kota Bekasi masih terdapat 938 Guru yang pendidikannya di bawah S-1.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa hal yang harus diantisipasi berkaitan dengan Peningkatan Pendidikan Dasar Tingkat SMP di Kota Bekasi, yaitu:

• Aspek Kompetensi Guru, perlu menjadi perhatian khusus, terutama standar kompetensi guru sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, di setiap jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK.

• Aspek Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan Sertifikasi Profesi Guru (Dilihat dari Ijzah terakhir dan Bidang Pengajaran). Hal ini akan terlihat dari data jumlah tenaga pendidikan dilihat dari struktur pendidikan di setiap jenjang pendidikan.

• Peningkatan APK dan APM Tingkat SMP/MTs

• Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Pengajar dilihat dari Angka Rasio Guru dan Murid

• Pemenuhan Biaya Pendidikan SMPN

• Peningkatan Siswa Lulusan SMP/MTs untuk melanjutkan ke Tingkat SMA/SMK/MA

• Peningkatan Rehabilitasi dan Pembangunan ruang kelas serta unit sekolah baru (USB) SMPN di Kota Bekasi. Hal ini berkaitan dengan rasio kelas : murid di tingkat SMPN.

httSumber: http://disdikkotabekasi.com/index.php?fr=detaildikdas&no=1

Komite Sekolah SD Negeri Cibeusi

Luar biasa!!!!!. Dua kata yang sangat tepat untuk menyebutnya. Itulah Komite Sekolah SDN Cibeusi. Telah mengukir prestasi dalam bidang seni. Telah meraih anugerah rekor MURI. Katergori SD Negeri yang memiliki lagu tentang sekolah terbanyak. Berapa? Lima puluh empat lagu tentang sekolahnya. Dalam kurun waktu enam tahun, telah tercipta lima puluh empat lagu tentang sekolahnya. Dijamin ASLI DAN BUKAN DUPLIKASI. Sungguh luar biasa!!!!! SDN mana lagi di negeri ini yang mau mencobanya? Silahkan berusaha. Silahkan berlomba. Berlomba-lomba demi dan dalam kebajikan.

Tulisan ini sengaja digubah seperti madah. Ditulis dari dalam hati. Tentu dari mata yang membaca cerita dari bulletin Panutan edisi Selamat Datang Rekor MURI. Lalu menjadi sebuah ekspresi yang keluar dari hati nurani. Tulisan ini memang dirangkai seperti sebuah puisi. Sebuah rangkaian kata-kata penuh makna. Inilah penghargaan saya. Sebagai orang desa yang mencoba untuk menjadi perangkai kata. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sesama. Insyaallah.

Sedikit Informasi Tentang Komite Sekolah

Soal nama. Di Jawa Barat memang dikenal Dewan Sekolah. Tidak mengapa. Karena Komite Sekolah adalah sebuah nama generik. Nama serupa tetapi satu jiwa. Wadah peran serta masyarakat untuk memajukan sekolah. Itulah DSCS. Dewan Sekolah SDN Cibeusi. Dadang Adnan Dahlan, B.Sc.F adalah ketuanya. Orang muda penuh karya. Iklas menjadi mitra sejajar kepala sekolah Ruhyana, S.Pd. Lagi-lagi, sungguh luar biasa!!!!!. Dukungan Komite Sekolah kepada sekolah telah melahirkan anugeran rekor MURI. Patut dikaji, patut dipelajari. Sinergi keluarga (home), sekolah (school), dan masyarakat (society) akan mampu menjadi tempat bermartabat untuk menemukan dan meningkatkan bakat, prestasi, dan sukses anak didik, bukan hanya di sekolah, tetapi dalam kehidupan [1]

Sedikit Tentang Musik

Tangisan bayi pertama ketika lahir di dunia adalah dapat dipandang sebagai sebuah musik pertama kehidupan. Tidak menangis? Ditepuklah dia. Inilah kehidupan nak, jelas sang bapak. Musik tanda kehidupan. Ketika ayah, ibu, kakek, atau nenek sedang menidurkan sang anak, maka mengalunlah lulllaby atau nyanyian sebelum tidur yang demikian merdu [2]. Tak lela, lela, lela, ledhung. Sebuah lagu pengantar tidur orang Jawa. Nina bobok, ohhh nina bobok. Adalah sebuah lagu pengantar tidur dalam Bahasa Indonesia. Pendek kata. Musik atau lagu adalah kehidupan. Musik bukan hanya mempengaruhi kecerdasan. Musik adalah kecerdasan itu sendiri. Howard Gardner menyebutkan delapan tipe kecerdasan manusia: (1) Spatial, (2) Language, (3) Interpersonal, (4) Music, (5) Naturalist, (6) Bodily Kinesthetics, (7) Intrapersonal, dan (8) Logic Mathematics. Akronim SLIM n BIL menjadi terkenal [3].

Lagu Sekolah

Mars SMP Trikora menjadi ”lagu kebangsaan” semua warga sekolah. Lagu itulah yang telah membuat jiwa menjadi membara. Bersemangat baja menggapai cita-cita mulia. Trikora nama SMP Munjungan. Pengukir watak budi nan mulia. Itu bait lagu yang telah mengukir jiwa penulis. Seorang anak desa yang alhamdulillah telah melanglang dunia. Dari Indonesia ke Amerika. Dari Eropa ke India. Dari Jepang, Korea, Cina, dan Australia. Mana bisa tanpa jiwa. Tanpa musik yang telah membakar jiwa?

Ketika menjadi kepala sekolah di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIK), maka digubahlah Mars dan Hymne Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Dalam dua versi bahasa. Dalam Bahasa Indonesia sudahlah pasti. Dalam Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya haruslah dipelajari. Kita hidup di desa bernama dunia. Lagu sekolah dinyanyikan di setiap macam acara. Tutup Tahun Pelajaran tentulah bisa. Acara hari besar nasional sudahlah pasti. Anak bangga di atas pentas. Anak percaya bisa. Mengalunkan nada dan irama pengukir jiwa. Cinta orangtua, saudar, dan sesama. Cinta sekolah, almamater. Cinta guru dan kepala sekolahnya. Cinta bangsa dan negara. Itulah lagu sekolah.

Lima puluh lagu sekolah. Sungguh luar biasa!!!!!. Dari Bahasa Sunda sampai Bahasa Indonesia. Cerita tentang guru sampai dengan mata pelajarannya. Cerita sampai taman air mancur yang asri sampai dengan kebersihan WC-nya. Cerita dari pilkada sampai dengan shalat berjamaah di mushalla. Cerita dari ruang perpustakaan sampai dengan ruang kesenian. Cerita dari pesta Agustusan sampai dengan Ramadhan. Apa lagi? Masih banyak.

Cerita cari upacara bendera sampai penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilah tahun. Dan masih banyak yang lainnya. Atau tidak percaya? Silahkah berkunjung ke sana. Studi banding ke SD Negeri Cibeusi tercinta. Meski penulis sendiri belum sempat ke sana. Insyaallah dapat mendengar suara merdu penciptanya. Suara merdu para siswanya. Ouih!!

Refleksi

Sebenarnya masih banyak yang masih ingin penulis ekspresikan. Acara lokakarya Dewan Pendidikan di Wisma Bahtera sudah akan dimulai. Penulis menjadi salah seorang penyaji. Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi motivasi bagi pembaca.

Sumber: http://www.suparlan.com/pages/posts/komite-sekolah-sd-negeri-cibeusi170.php

Prihatin, Tingkat Pendidikan SD Kebawah

Anggota Komisi C DPRD Sanggau, Alena menyebutkan, bahwa masyarakat di Kabupaten Sanggau tingkat pendidikannya masih rendah dan perlu adanya goodwill dari pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan sektor pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas ini.

Menurut catatannya, berdasarkan data yang dikantonginya, tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sanggau saat ini rata-rata hanya sekolah dasar ke bawah. Hal ini dapat ditunjukan dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai perbandingan jumlah siswa yang bersekolah dengan jenjang pendidikannnya, dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya. Dia melihat data tahun 2005 lalu, rata-rata APM-nya rata-rata adalah 33,77 persen dari target yang ditetapkan yaitu 41,77 persen. “Sehingga masih banyak penduduk usia sekolah yang belum tertampung, terutama untuk pendidikan tingkat sekolah dasar,” katanya.

Selanjutnya berdasarkan APM tahun 2006 sebesar 79,51 persen dapat disampaikan, bahwa masih terdapat 20,49 persen anak usia SD yang tidak bersekolah. Kemudian terdapat 58,00 persen anak usia SLTP yang tidak bersekolah dan terdapat 72,00 persen anak usia SLTA yang tidak bersekolah.

Menurut Alena, jika memperhatikan data-data itu, kiranya Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai pengambil kebijakan lebih dapat mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan yang ada. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan pemerintah provinsi dan pusat, harus bertanggung jawab terhadap kemajuan dunia pendidikan. “Sebenarnya persoalan pendidikan seperti kerusakan sekolah dan masalah kekurangan guru serta sarana dan prasarana pendukung yang tidak memadai, adalah persoalan lama. Tetai entah mengapa seolah-olah tidak bisa diatasi. Perlu ada yang digenahkan,” katanya penuh makna.(an)

< Anggota Komisi C DPRD Sanggau, Alena menyebutkan, bahwa masyarakat di Kabupaten Sanggau tingkat pendidikannya masih rendah dan perlu adanya goodwill dari pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan sektor pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas ini.

Menurut catatannya, berdasarkan data yang dikantonginya, tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Sanggau saat ini rata-rata hanya sekolah dasar ke bawah. Hal ini dapat ditunjukan dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai perbandingan jumlah siswa yang bersekolah dengan jenjang pendidikannnya, dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya. Dia melihat data tahun 2005 lalu, rata-rata APM-nya rata-rata adalah 33,77 persen dari target yang ditetapkan yaitu 41,77 persen. “Sehingga masih banyak penduduk usia sekolah yang belum tertampung, terutama untuk pendidikan tingkat sekolah dasar,” katanya.

Selanjutnya berdasarkan APM tahun 2006 sebesar 79,51 persen dapat disampaikan, bahwa masih terdapat 20,49 persen anak usia SD yang tidak bersekolah. Kemudian terdapat 58,00 persen anak usia SLTP yang tidak bersekolah dan terdapat 72,00 persen anak usia SLTA yang tidak bersekolah.

Menurut Alena, jika memperhatikan data-data itu, kiranya Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai pengambil kebijakan lebih dapat mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan yang ada. Pemerintah daerah sebagai perpanjangan pemerintah provinsi dan pusat, harus bertanggung jawab terhadap kemajuan dunia pendidikan. “Sebenarnya persoalan pendidikan seperti kerusakan sekolah dan masalah kekurangan guru serta sarana dan prasarana pendukung yang tidak memadai, adalah persoalan lama. Tetai entah mengapa seolah-olah tidak bisa diatasi. Perlu ada yang digenahkan,” katanya penuh makna


Sumber: http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Sanggau&id=153955

Kosakata di buku pembelajaran bahasa Inggris Sekolah Dasar

Bahasa merupakan satu hal paling penting dalam kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Tak satupun manusia yang bisa hidup sendiri. Bagaimana dengan Tarzan? Ah.. itu hanya karangan fiksi sebagai pengantar tidur anak- anak kita. Kalaupun anda bicara tentang Romus dan Romulus dari Italia yang mendirikan kota Roma yang konon di asuh serigala, mereka hanya mampu berbicara dengan srigala "pengasuhnya" dan ini juga secara tidak langsung mengatakan bahasa berperan sebagai alat untuk bertahan Romus dan Romulus di tengah hutan penuh serigala.

Bahasa sendiri meupakan sebuah kesatuan yang dibentuk dari berbagai unsur dan elemen yang dikenal sebagai Components( komponen) dan skills(keahlian). Components disini berarti sebagai element pembentuk suatu bahasa dan secara singkat nya merupakan dasar yang harus dicapai / dikuasai sebelum menuju kemampuan/ keahlian berbahasa. Ditahap ini, peserta pembelajaran harus menguasai 3 unsur dasar, yaitu Vocabulary (kosakata), Pronunciation(pelafalan) dan Grammar/ Structure (Struktur kalimat). 3 komponen ini merupakan basic untuk menuju tahapan berikutnya yang merupakan skills. Skills sendiri terdiri dari 4 unsur yang membentuknya yaitu Reading, Speaking, Listening dan Writing. Keempat skills ini merupakan indikator yang jelas untuk melihat kemampuan anak berbahasa khususnya bahasa inggris.

Di indonesia, merupakan tren disaat ini untuk mencatumkan -bagi sebagian besar Sekolah Dasar- pelajaran bahasa inggris sebagai muatan lokal yang artinya para anak didik tadi harus mempelajari Bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran "yang dipilihkan" dan harus mereka pelajari seperti mata pelajaran lain. Para praktisi pendidikan beranggapan bahawa inggris merupakan salah satu bahasa yang paling penting karena beberapa faktor yang dominan seperti literatur berbagai ilmu pengetahuan yang umumnya berbahasa inggris, dan hal yang paling sederhana adalah buku petunjuk penggunaan alat electronic yang selalu memakai bahasa inggris.

Buku sendiri merupakan hal paling penting dalam pembelajaran. Bahkan ada penerbit yang memakai motto B - B = 0 yang artinya belajar tanpa buku sama dengan nol. Mungkin beberapa dari kita akan berpikir, ah itu hanya motto agar buku mereka laku keras dipasaran. Itu tak sebenarnya betul, kalau kita mau memahami makna yang lebih mendalam dan tidak hanya melihat surfacenya saja pasti kita akan bisa bayangkan anak- anak hanya belajar di sekolah saja yang notabene waktunya hanya seperempat dari keseluruhan waktu mereka sehari dan itu dikarenakan mereka tidak mempunyai buku yang menunjang ataupun sebagai "guru" ketika mereka belajar ataupun mengulang pelajaran yang akan mereka pelajari besok.

Pemerintahpun tidak menutup mata akan pentingnya hal ini. Setelah Biaya Operasional sekolah diterapkan di tahun 2004 untuk membantu siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) di tahun 2007 untuk biaya pendidikan khususnya berbagai macam iuran yang ada di pendidikan dasar, pemerintah menurunkan anggaran pendidikan kedua yang berfungsi membantu siswa tidak mampu untuk pengadaan buku yang lebih dikenal dengan nama BOS buku (Biaya opoerasional sekolah untuk buku).

Bermunculannya berbagai macam penerbit buku dari A sampai Z yang mempromosikan buku mereka dan memberikan berbagai bonus mulai study banding ataupun study tour buat para pengajar ke berbagai tempat yang diyakini sebagai tempat bagus untuk mencari tambahan ilmu dan teknik baru yang mungkin cocok diterapkan disekolah mereka masing- masing juga merupakan salah satu strategi pemasaran baru untuk mencapai target penjualan penerbit. Para penerbit seolah berlomba memasarkan buku mereka dan ini tentu saja akan menambah berat beban pendidik kita untuk memilah dan memilih buku yang layak dengan kebutuhan para peserta didiknya.

Untuk sekolah Dasar sendiri, merupakan pasar yang menarik karena jumlah peserta didik yang diatas kertas berjumlah lumayan besar dan ini berarti juga merupakan keuntungan yang berlipat juga bagi penerbit. Mulai buku yang sifatnya buku penunjang pokok sampai dengan buku kerja yang istilah nya Lembar Kerja Siswa (LKS) menyerbu seluruh Sekolah Dasar.

Berbagai jenis dan tatanan buku yang masuk ke sekolah pada umumnya sudah mencakup pada seluruh komponen dan skills yang harus dikuasai siswa ditingkat tertentu, tetapi pada umumnya penekana itu terlihat secar merata. Artinya tidak ada satu komponen atau skill yang harus dikuasaai lebih dahulu. Semua komponen dan skills harus dikuasai secara bersama- sama. Semua siswa tanpa terkecuali harus mempelajari speaking dan vocabulary atau yang lain dalam waktu yang bersamaan walaupun yang dimaksud speaking disini adalah sebuah kalimat yang sangat sederhana. Anda bisa membayangkan bagaiman susahnya anak SD untuk melafalkan berbagai kata yang menyusun kalimat secara benar dan "harus" sama dengan pelafalan native (orang Inggris asli) tanpa mengindahkan bahwa orang Indonesia punya cengkok khusus yang sangat sulit menghilangkannya.

Sering kita temui anak- anak kita yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar menuliskan angka satu dalam bahasa inggris dengan kata "wan" yang jelas sekali terlihat betapa lemahnya penguasaan mereka terhadap vocabulary yang harusnya mereka paham pelafalan dan bagaimana ejaan yang sesuai.

Sangatlah penting untuk berkoreksi diri dan melihat serta mencermati segala sesuatu. Ketika anak melakukan kesalahan- yang mungkin bagi sebagian besar guru- fatal, tidaklah salah jika kita melihat pokok persoalannya. Dimana salahnya? Pasti kita akan secara jelas mengatakan kemampuan kosakata tidak hanya dalam pemahaman arti kata tapi juga dalam penulisan kosakata yang benar dan penggunaanya.

Buku penunjang pokok maupun lembar kerja siswa pada umumnya memuat keseluruhan pokok materi baik komponen maupun skill tanpa adanya pembagian yang khusus mana yang harus didahulukun. Semuanya diberikan secara terintegral dan secara implisit menyiratkan guru harus memilih sendiri materi yang diperlukan.

Kosakata sendiri diberikan secara monoton- selalu sama cara dan penggunaannya- dari satu bab ke bab yang selanjutnya. Penulis dan penerbit cenderung menggunakan gambar dan setelah itu meminta siswa menjodohkan kata dan artinya.

Yang patut dipertimbangkan disini ialah tingkat kebosanan siswa yang selalu mendapatkan kosakta dengan cara yang cenderung stagnan dari bab ke bab dan bahkan ada beberapa buku yang mencantumkan gambar dengan keterangan tulisan yang berbeda antara satu gambar dengan gambar lain. Tidak ada pembedaan mana gambar plural ataupun singular. Semuanya ditulis berdasarkan gambar. Bahkan ada beberapa buku yang langsung menuliskan kosakata langsung berintegral dalam kalimat sederhana. Padahal dalam laporan hasil pembelajaran ada beberapa aspek yang harus dinilai. Bagaimana kita sebagai tenaga pengajar mampu menilai tiap aspek jika unsur penilaiannya dibuat terintegral tanpa adanya pembagian yang jelas?

Masalah akan semakin kompleks ketika pengajar bahasa inggris di tingkat Sekolah Dasar cenderung "menurut" terhadap buku yang artinya 'kemarin saya mengajar halaman sekian dan untuk pertemuan berikutnya harus ke halaman berikutnya.' Ini menandakan ketidakmampuan pengajar untuk memilih dan memilah mana yang harus diberikan dan mana yang harus menunggu untuk diberikan.

Waktu yang diberikan untuk muatan lokal sendiri hanya 2x35 menit dalam satu minggu yang artinya dalam satu minggu siswa hanya mendapat kan watu 70 menit untuk mempelajari berbagai komponen dan skill dalam bahasa inggris. Dalam waktu yang sepersekian jam itu para siswa SD dituntut untuk mampu menuliskan melafalkan ataupun mengubah sebuah kata sederhana bahasa inggris kedalam sebuah kalimat sederhana dengan susunan yang tepat.

Kebijakan pemerintah yang cukup memberikan angin segar dewasa ini ialah pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran yang secara bebas bisa didefinisikan guru bisa mengembangkan berbagai materi yang sesuai dengan lingkungan sekitar dan sekaligus penilaianya. Guru berubah menjadi tokoh sentral untuk mengembangkan berbagai indikator untuk mencapai kompetensi dasar tertentu. Jadi dalam hal ini, peran guru bahasa inggris untuk memilih dan memilah mana yang harus diajarkan dan mana yang harus menunggu untuk diajarkan merupakan kunci sukses siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris.

Sumber:http://rifdeweb.net23.net/artikel/9/

Orientasi Singkat mengenai Pembelajaran Rangkap Kelas di SD (Multigrade Teaching)

Dari berbagai literatur dapatlah diketahui dan juga dikatakan bahwa negara-negara yang menerapkan model “Pembelajaran Rangkap Kelas (PRK)” tidak hanya terbatas di kalangan negara-negara yang sedang berkembang saja. Ternyata negara-negara maju juga ikut menerapkan model PRK karena memang menjadi kebutuhan. Beberapa di antara negara maju yang menerapkan model PRK adalah Amerika Serikat, Australia, Finlandia, Inggris, Jepang, Jerman, dan Kanada. Penerapan model PRK pada umumnya lebih banyak dilakukan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Jika demikian ini keadaannya, maka itu berarti bahwa banyak satuan pendidikan SD yang dikelola oleh jumlah guru yang sangat terbatas atau bahkan dikelola oleh hanya seorang guru (one-teacher school).
Ada beberapa model atau pola pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam PRK tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing daerah. Setidak-tidaknya, ada 5 model/pola PRK menurut Anwas M. Oos, yaitu: (1) seorang guru menghadapi siswa yang berada pada dua ruangan untuk dua tingkatan kelas yang berbeda, (2) seorang guru menghadapi siswa dalam tiga tingkatan kelas yang berbeda dalam dua ruangan kelas, (3) seorang guru menghadapi dua tingkatan kelas yang berbeda dalam satu ruangan, (4) seorang guru menghadapi tiga tingkatan kelas yang berbeda pada dua ruangan kelas, dan (5) seorang guru menghadapi tiga tingkatan kelas yang berbeda dalam satu ruangan kelas.
Di dalam proses belajar-mengajar model PRK yang dilaksanakan, para peserta didik dikondisikan sedemikian rupa agar mereka senantiasa aktif belajar dan khususnya belajar mandiri (independent learning), baik secara perseorangan maupun kelompok, tanpa harus sepenuhnya tergantung pada guru.

Salah satu pendekatan dalam PRK dan yang sekaligus juga merupakan karakteristik utama adalah adanya pemisahan atau segregasi. Guru membuat pemisahan yang jelas antara setiap tingkatan, setiap mata pelajaran, setiap kelompok anak yang berada di dalam kelas. Anak-anak yang termasuk ke dalam satu tingkatan diorganisasikan untuk berada dalam satu kelompok tersendiri. Sebagai contoh: anak-anak dari tingkatan/kelas 1 dan 2 duduk bersama membentuk satu kelompok. Demikian juga dengan anak-anak kelas 3 dan 4. Kemudian, guru akan mencoba menjelaskan satu mata pelajaran kepada masing-masing kelompok secara bergantian. Artinya, akan ada pelajaran matematika untuk kelas 4 dan pelajaran matematika untuk kelas 5 dan demikian selanjutnya.

Konsep PRK mengandung beberapa kriteria, yaitu: (a) adanya penggabungan siswa yang berasal dari 2 atau lebih tingkatan, (b) seorang guru ditugaskan untuk membelajarkan para siswa gabungan yang terdiri dari beberapa tingkatan, (c) seorang guru melaksanakan tugas-tugas mengajarnya kepada para siswa gabungan secara serempak, dan (d) siswa secara individual maupun di dalam kelompok (tingkatan) tetap dikondisikan oleh guru untuk tetap aktif belajar sekalipun guru sedang memberikan bimbingan kepada siswa tingkatan tertentu.
Prosentase jumlah SD yang menerapkan model PRK (terutama “Sekolah Satu Guru”) di beberapa negara adalah: (a) Peru (40%), (b) Northern Territory of Australia (40%), (c) Swedia (35%), (d) Zambia (26%), dan (e) Perancis (22%) (Little, 1995).

Pada sekolah yang menerapkan PRK, para guru mengajar 2 atau lebih tingkatan pada satu kelas. Pemerintah di beberapa negara mempromosikan sekolah-sekolah PRK untuk para peserta didik yang tinggal di daerah-daerah pedesaan dan terpencil dengan jumlah penduduknya yang jarang dan kurang beruntung (disadvantaged). Dengan menghadirkan/mendatangkan sekolah ke lingkungan anak-anak, maka Pemerintah mencoba mencari terobosan untuk (1) mengurangi kesenjangan pendidikan antara anak-anak di daerah perkotaan dan pedesaan serta (2) memberikan layanan pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak usia sekolah dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Dasar Universal. Para guru yang akan ditempatkan pada sekolah-sekolah ragam kelas dibekali dengan pelatihan tentang cara-cara mengajarkan materi pelajaran yang berbeda kepada peserta didik yang berbeda namun berada pada satu kelas.

Model Sekolah Dasar yang menerapkan PRK di Jepang hanya diperkenankan untuk menggabungkan 2 tingkatan ke dalam satu kelas. Penggabungan 2 tingkatan ini dinilai masih relatif lebih mudah untuk dikelola oleh seorang guru. Kondisinya akan jauh lebih sulit lagi apabila Sekolah Dasar hanya dikelola oleh satu orang guru atau disebut dengan istilah “Sekolah Satu Guru” (one-teacher schools). Artinya, guru yang ada melaksanakan berbagai tugas, tidak hanya yang bersifat akademik atau pembelajaran tetapi juga yang sifatnya administratif.

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang hanya memperkenankan penggabungan 2 tingkatan ke dalam satu kelas, maka untuk kepentingan kegiatan pembelajaran, dikemukakan oleh Takako Suzuki bahwa pemerintah mengembangkan kurikulum khusus yang siklusnya 2 tahunan yang didasarkan pada kebijakan kurikulum nasional yang bersifat umum. Pengembangan kurikulum yang akan digunakan oleh guru yang mengajar di kelas-kelas ragam tingkatan ini disesuaikan juga dengan kondisi lokal.

Sekalipun telah dibekali dengan kurikulum khusus yang dikembangkan untuk kepentingan pembelajaran siswa pada kelas gabungan, namun dikemukakan oleh Takaku Suzuki bahwa para guru masih belum mengubah strategi kegiatan belajar-mengajarnya. Mereka masih menerapkan strategi belajar-mengajar untuk kelas yang hanya satu tingkat (Suzuki, 2004).
Sedangkan di Vietnam, ukuran kelas pada SD yang menerapkan PRK hanya dapat menampung sekitar 20 anak. Seorang guru memberikan pelajaran yang berbeda pada waktu yang sama kepada peserta didik yang terdiri atas beberapa tingkatan yang berbeda. Sebagai contoh, ada satu kelas yang ditempati oleh 13 anak (3 wanita dan 10 pria) yang berasal dari 2 tingkatan/kelas dan di antara siswa ini hanya seorang anak yang berbeda tingkat/kelasnya. Pekerjaan ekstra yang diemban oleh para guru yang mengajar di sekolah ragam kelas/tingkatan mendapat tambahan gaji 50% jika hanya menangani 2 tingkatan peserta didik dan tambahan 75% bagi para guru yang bertanggungjawab atas 3 atau lebih tingkatan peserta didik (Pridmore, 2004).

Banyak model pembelajaran ragam kelas/tingkatan di Vietnam. Seorang guru dapat saja bertanggungjawab untuk membina 2 sampai 5 kelas yang berbeda. Sejauh ini, sekolah-sekolah ragam kelas/tingkatan menyebar luas di daerah-daerah etnis minoritas. Tujuannya adalah untuk menyediakan pendidikan dasar kepada anak-anak yang kurang beruntung dengan cara menghadirkan sekolah mendekat kepada masyarakat di tempat anak-anak tinggal. Ada sekitar 2.162 SD yang menerapkan model pembelajaran ragam kelas/tingkatan, atau sekitar 1,8% dari jumlah keseluruhan SD dengan jumlah peserta didik sekitar 143.693 anak atau sekitar 38% dari jumlah populasi usia sekolah (Vu, 2004).
Menurut Patricia Ames, Peru memiliki sekitar 21.500 SD yang menerapkan model PRK di mana sekitar 96% di antaranya terdapat di daerah-daerah pedesaan. Jumlah guru yang ditugaskan pada sekolah-sekolah ragam kelas/tingkatan ini sekitar 41.000 orang atau mewakili sekitar 69% dari total jumlah guru. Sebagian besar sekolah (89%) yang berada di pinggiran kota di Peru menerapkan model pembelajaran ragam kelas/tingkatan. Khusus mengenai “Sekolah Satu Guru”, menurut Tovar yang dikutip Patricia Ames mengemukakan bahwa di Peru terdapat sekitar 39% dan tersebar di daerah-daerah pedesaan (Ames, 1989).

Karakteristik yang sangat penting untuk dikemukakan yang mempengaruhi situasi pendidikan di Peru menurut Patrcia Ames adalah (a) persebaran dan keterpencilan populasi (dispersion and isolation) di pedesaan; (b) kemiskinan desa (60% penduduk yang tinggal di pedesaan adalah miskin dan 37% hidup pada suatu situasi yang sangat miskin; (c) ekonomi keluarga yang menuntut anak-anak anggota keluarga untuk bekerja; (d) perbedaan ragam budaya dan bahasa yang digunakan; dan (e) anak-anak di daerah pedesaan terlambat mengikuti pendidikan sekolah, tingkat mengulang kelas (repetition rate) yang tinggi dan seringnya terjadi gangguan tidak bersekolah. Kesemuanya ini semakin mewarnai variasi kelas-kelas ragam tingkatan (Ames, 2004).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bray mengenai Sekolah Dasar Kecil (Small Primary Schools) di Kalimantan Tengah dikemukakan bahwa terdapat 460 SD yang dikelola oleh 1 sampai dengan 3 orang guru (Bray, 1987). Bahan-bahan belajar yang digunakan oleh siswa dirancang secara khusus sehingga dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa. Salah satu peluang yang terbuka dari ketersediaan bahan-bahan belajar yang bersifat mandiri adalah memungkinkan para sukarelawan orang dewasa untuk dapat membantu para siswa melakukan kegiatan pembelajarannya. Konsep Sekolah Dasar Kecil di berbagai literatur diidentikkan dengan sekolah dasar yang menerapkan model pembelajaran ragam kelas/ tingkatan.

Sedangkan berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional tahun 1990 terdapat sekitar 12.000 SD yang dikelola oleh guru yang harus mengajar lebih dari satu kelas (BALITBANG DEPDIKNAS, 1990). Beberapa faktor yang menyebabkan Sekolah Dasar menerapkan Pembelajaran ragam kelas/tingkatan antara lain adalah: (1) kekurangan guru, (2) keterbatasan ruang kelas yang tersedia di SD, dan (3) kondisi geografis yang sulit transportasi (PUSTEKKOM, 2002).

Untuk membantu para guru yang mengajar di SD dengan model “pembelajaran ragam kelas/tingkatan”, maka Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (PUSTEKKOM) telah melakukan perintisan pemanfaatan program audio interaktif di 10 SD yang tersebar di 10 propinsi pada tahun 2001 (PUSTEKKOM, 2002). Program audio interaktif ini mencakup mata pelajaran: (1) bahasa Indonesia, (2) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), (3) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), (4) Matematika, dan (5) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Program ini dapat dimanfaatkan siswa tanpa harus sepenuhnya dibimbing oleh guru. Sekalipun demikian, guru dituntut untuk memberikan penjelasan dan petunjuk kepada para siswa sebelum program dimanfaatkan.
Selanjutnya, Paula Rogers mengemukakan beberapa keuntungan yang diperoleh siswa yang belajar pada sekolah yang menerapkan PRK, yaitu: (a) bantuan dari sesama para siswa tidak saja hanya menguntungkan para siswa dari kelas yang lebih rendah tetapi juga para siswa dari di kelas yang lebih tinggi (kerjasama yang saling menguntungkan), (b) para siswa terkondisi untuk belajar secara independen karena para gurunya mendidik mereka untuk mengembangkan sikap independen dan efisien dalam belajar, (c) berkembangnya perasaan bangga di dalam diri para siswa karena mereka merasa lebih puas sekalipun sedikit mengalami friksi dalam kegiatan belajarnya dibandingkan para siswa sekelas yang hanya terdiri atas satu tingkatan (Rogers, 2002).

Sedangkan manfaat atau dampak PRK yang bersifat non-kognitif berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNESCO/APEID di 12 negara di kawasan Asia Pasifik sebagaimana yang dikutip oleh Angela Little adalah sebagai berikut:
a. Peserta didik mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan (a) kebiasaan bekerja secara independen dan (b) keterampilan belajar sendiri.
b. Kerjasama kelompok di antara para siswa yang berbeda usia dan tingkatan mempunyai kecenderungan berkembangnya etika, kepedulian dan tanggungjawab kelompok.
c. Peserta didik mengembangkan sikap positif tentang saling membantu satu sama lain.
d. Kegiatan-kegiatan belajar remedial dan pengayaan dapat ditata menjadi lebih produktif dibandingkan di kelas-kelas normal yang biasa (Little, 1995).

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan pada sekolah-sekolah yang menerapkan PRK, dikemukakan oleh para guru yang menjadi responden bahwa dibutuhkan beberapa sikap dan kualitas yang penting dimilki oleh para guru yang akan berperanserta dalam pelaksanaan PRK, yaitu:
a. mempunyai dedikasi yang sangat tinggi, dan bersedia bekerja keras di luar jam-jam pelajaran sekolah;
b. mempunyai kepedulian yang tinggi demi kesejahteraan para siswanya;
c. mempunyai kesediaan untuk memberikan lebih banyak pilihan dan keleluasaan kepada para siswanya; dan
d. mempunyai kesediaan untuk melakukan eksperimen, mencoba berbagai gagasan baru, dan berani menghadapi berbagai resiko (Mulcahy, 1992).

Ada 4 bidang kritis tentang perubahan yang harus difokuskan agar upaya pengembangan sekolah-sekolah dasar yang menerapkan PRK dapat berhasil, yaitu:
a. guru perlu mengembangkan seperangkat bekal teknik-teknik mengajar dan praktek-praktek pengelolaan kelas;
b. guru membutuhkan berbagai masukan, baik yang bersifat materi maupun fisik, di antaranya yang sangat penting adalah bahan-bahan belajar terprogram (programmed learning materials) dan buku-buku teks (textbooks).
c. guru membutuhkan jaringan dukungan professional, baik yang bersifat lokal maupun yang lingkupnya lebih luas;
d. adanya kebijakan nasional yang berkaitan dengan model pembelajaran ragam kelas/tingkatan misalnya: pelatihan para guru dan administrator, pengadaan guru dan pengembangannya, dan pengembangan bahan belajar yang di rancang dan di kembangkanuntuk pembelajaran ragam kelas/tingkatan.

Beberapa kesulitan/masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah yang menerapkan PRK sebagaimana yang dikemukakan oleh Angela Little, antara lain adalah:
a. tidak adanya pelatihan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan/membekali para guru yang ditugaskan mengajar di sekolah-sekolah dasar yang menerapkan “pembelajaran pada kelas ragam kelas/tingkatan”. Dengan tidak adanya pelatihan pembekalan ini, maka para guru hanya mengandalkan pengalaman sebelumnya yang telah dimiliki untuk mengelola kegiatan pembelajaran di samping tentunya inisiatif atau prakarsa yang dikembangkan oleh para guru itu sendiri.
b. adanya sementara persepsi yang kurang pas mengenai sekolah-sekolah dasar yang menerapkan kegiatan pembelajaran ragam kelas/tingkatan. Persepsi yang kurang pas itu adalah bahwa “Sekolah Satu Guru” atau “Sekolah Dua Guru” yang berlokasi di daerah-daerah pedesaan dan yang terpencil sebagai sekolah-sekolah yang berprestise sangat rendah sehingga kebanyakan para guru yang ditempatkan adalah mereka yang berkualifikasi rendah atau yang tidak mempunyai kualifikasi mengajar.
c. keterbatasan berbagai sumber belajar untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, terutama yang berupa buku-buku teks, bahan-bahan belajar lainnya, dan alat bantu mengajar. Kondisi guru yang kebanyakan berkualifikasi rendah, jumlah guru dan sumber belajar yang terbatas akan menjadi masalah yang serius bagi guru untuk membelajarkan para siswa (Little, 1995).

Berkaitan dengan keterbatasan sumber-sumber belajar, Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (PUSTEKKOM) telah mengembangkan bahan-bahan belajar yang dapat digunakan untuk Sekolah PRK. Bahan-bahan belajar ini berupa program audio interaktif yang pengembangannya didasarkan pada kurikulum SD yang berlaku dan mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Sejauh ini, perintisan pemanfaatan program audio interaktif telah dilakukan di 10 SD yang tersebar di 10 propinsi. Tujuannya adalah untuk membantu para guru membelajarkan para siswanya.
Pada umumnya, model SD dengan 1 orang guru atau antara 1 sampai dengan 3 orang guru, banyak ditemukan di daerah-daerah pedesaan (rural areas), baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun di negara-negara maju. Ada beberapa alasan untuk menyelenggarakan model pembelajaran ragam kelas/tingkatan, misalnya: keterbatasan jumlah anak-anak usia sekolah, keterbatasan jumlah guru yang ada, keterbatasan ruang kelas yang ada di sekolah, dan keadaan geografis yang sulit untuk mobilisasi penduduk. Beberapa di antara negara yang menerapkan “pembelajaran ragam kelas/tingkatan” adalah: Amerika Serikat, Australia, Cina, Finlandia, Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, Nepal, Peru, Sri Lanka, Spanyol, Thailand, Turki, Vietnam, dan Yunani. Berkaitan dengan pembelajaran ragam kelas/tingkatan ini, ada beberapa istilah yang digunakan, misalnya: pembelajaran ragam usia (multiage teaching), kelas ragam usia (multiage classrooms), sekolah dasar kecil (small primary schools), dan kelas beda tingkatan (split-grade classrooms).
Pembelajaran ragam kelas/tingkatan diartikan sebagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru kepada sekelompok siswa yang terdiri atas beberapa kelas/tingkatan atau usia dalam waktu yang bersamaan. Di daerah-daerah pedesaan di negara-negara yang sedang berkembang, pada umumnya seorang guru diberi tugas atau tanggungjawab untuk membina 2 atau lebih kelompok siswa yang berbeda kelas/tingkatan. Ada beberapa model penerapan pembelajaran ragam kelas/tingkatan, misalnya: (a) seorang guru menghadapi siswa yang berada pada dua ruangan untuk dua tingkatan kelas yang berbeda, (b) seorang guru menghadapi siswa dalam tiga tingkatan kelas yang berbeda dalam dua ruangan kelas, (c) seorang guru menghadapi dua tingkatan kelas yang berbeda dalam satu ruangan, dan (d) seorang guru menghadapi tiga tingkatan kelas yang berbeda dalam satu ruangan kelas.

Beberapa dasar pemikiran yang melatarbelakangi penyelenggaraan Sekolah Dasar dengan model pembelajaran ragam kelas/tingkatan di satu daerah/wilayah yaitu, antara lain dikarenakan sedikit atau terbatasnya: (a) jumlah siswa yang ada dan (b) jumlah guru yang terdapat di satu wilayah. Faktor lainnya adalah dikarenakan kondisi kesulitan geografis yang ada di satu daerah/wilayah sehingga membatasi mobilitas penduduk. Untuk dapat berhasil dalam mengelola Sekolah Dasar yang menerapkan pembelajaran ragam kelas/tingkatan, para guru hendaknya: (a) mempunyai dedikasi yang sangat tinggi dan bersedia bekerja keras setelah jam pelajaran sekolah berakhir, (b) mempunyai kepedulian yang tinggi demi kesejahteraan para siswanya, (c) memberikan lebih banyak pilihan dan keleluasaan kepada para siswanya dalam kegiatan belajar, dan (d) bersedia melakukan eksperimen, mencoba berbagai gagasan baru, dan berani menghadapi berbagai resiko.
Mengingat beban tugas dan tanggungjawab yang besar yang diemban oleh para guru yang mengajar di SD yang menerapkan kegiatan pembelajaran ragam kelas/tingkatan, maka dinilai sangat penting dan strategis untuk (a) membekali para guru yang akan ditugaskan mengajar di SD model pembelajaran ragam kelas/tingkatan melalui pelatihan, (b) melengkapi SD yang menerapkan kegiatan pembelajaran ragam kelas/tingkatan dengan berbagai sumber belajar yang dapat dipelajari siswa secara mandiri, dan (c) memberikan insentif kepada para guru yang bertugas mengajar di SD yang menerapkan pembelajaran ragam kelas/tingkatan, misalnya saja berupa: tambahan honorarium dan percepatan kenaikan pangkat.


Sumber:http://www.e-dukasi.net/artikel/index.php?id=96

Bangunan SD Inpres Lama Sebaiknya Direnovasi

Bangunan-bangunan sekolah bekas SD Inpres yang dibuat tahun 1974-1977 sebaiknya dihancurkan dan diganti dengan struktur bangunan baru. Orangtua siswa khawatir, kasus seperti di SDN Sejahtera bakal terulang di masa mendatang jika tidak diantisipasi serius.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jendral Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Bandung Raya, Senin (6/4). Bangunan-banguna SD Inpres ini kan sebetulnya tidak layak. Aspek kajian teknis dan strukturnya banyak yang tidak memenuhi syarat. Seperti halnya kasus yang terjadi di SDN Sejahtera, ucapnya.

Kekhawatiran semakin menjadi-jadi saat musim penghujan saat ini. Potensi hujan lebat disertai angin kencang semakin tinggi dan bukan tidak mungkin memicu robohnya atap bangunan SD-SD Inpres yang kualitasnya rendah dan t erus dimakan usia. Dwi pun mengusulkan SD-SD yang dibuat zaman Orde Baru ini digantikan bangunan baru. Tidak perlu direhabilitasi seperti halnya kasus di SDN Sejahtera.

Sekeratis Dinas Pendidikan Kota Bandung Dadang Iradi membenarkan, struktur bangunan SD Inpres relatif lebih rentan dibandingkan bangunan SD yang dibuat zaman lainnya, termasuk yang usianya lebih tua. Kan pembangunannya menggunakan sistem darurat saat itu. Mengejar jumlah. Dinding hanya terbuat dari batako dan atapnya asbes, ucapnya.

Ironisnya, sebagian dari sekolah rusak yang ada di Kota Bandung saat ini adalah SD-SD Inpres. Total ruang kelas rusak yang tercatat saat ini adalah 1.500 buah. Lagian, kami pun sebetulnya masih membutuhkan ruang-ruang kelas baru. Target rehabilitasi ini sampai 2010, ucapnya. Tahun ini, Pemkot Bandung menganggarkan dana rehabilitasi Rp 42 miliar dan untuk pengadaan ruang kelas baru Rp 11 miliar.

Tahun 2009 ini ada 90 sekolah yang mendapatkan proyek rehabilitasi dari dana role sharing . Di lain pihak, pada ta hun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi mengaggarkan dana role sharing rehabilitasi dan pengadaan ruang kelas baru. Program ini akan di;anjurkan lagi tahun 2010. Di Bandung, perbaikan sarana prasarana menjadi program prioritas selain mewujudkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.

Kontrol masyarakat

Ketua Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia Eko Purwono mengatakan, kasus di SDN Sejahtera sebetulnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat lebih dilibatkan aktif di dalam pengawasan dan proyek rehabilitasi gedung sekolah. Mengacu kepada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, masyarakat berhak memberi masukan tentang rencana teknis dan tata bangunan.

Bahkan, bisa melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang bisa membahayakan, tuturnya. Dwi Subawanto sependapat dengan hal ini. Sayangnya, menurutnya, tidak tiap sekolah mau memberi ruang yang luas terhadap partisipasi publik dalam perencanaan atau pengerjaan proyek di sekolah.

Sering terjadi, komite sekolah (wakil dari masyarakat) justru tidak dilibatkan, ucapnya. Ia menduga, hal ini juga terjadi di dalam kasus ambruknya ruang kelas di SDN Sejahtera. Padahal, ucapnya, apalagi di swakelola, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangatlah dibenarkan. Jadi, bukan hanya urusan kepsek semata, ucapnya.

Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Pembinaan TK dan SD Bidang Pendidikan Dasar Disdik Provinsi Jawa Barat Uuh Suparman. Sistem swakelola justru merangsang adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Dana Rp 4 juta sebetulnya kan terbatas. Dari sini justru diharapkan adanya sumbangsih masyarakat, misalnya tenaga, ucapnya.

Sumber: Kompas.Com

REFLEKASI HARDIKNAS: Membangun Pendidikan SD di Papua yang Kontekstual

KabarIndonesia - Bulan ini, tepatnya tanggal 2 Mei 2008 beberapa hari lalu, negara Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hardiknas bertepatan dengan lahirnya tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara (Reden Mas Soewardi—nama aslinya). Penetapan 2 Mei yang merupakan hari lahirnya Ki Hajar Dewantora sebagai Hardiknas ini tentu bukan tanpa alasan.

Alasan utamanya adalah Ki Hajar Dewantara selain membangun sekolah rakyat (Taman Siswa) pada masa penjajahan Belanda di Jawa - tidak termasuk New Guinea—lebih-lebih karena artikel-artikelnya menentang berbagai kebijakan (termasuk pendidikan) Belanda. Dia menentang berbagai kebijakan yang kadang membunuh karakter serta menghambat tumbuh kembangnya orang Jawa ketika itu.

Salah satu artikelnya yang terkenal adalah ”Seandainya Aku Seorang Belanda” yang pernah dimuat dalam surat kabar de Ekspres milik Douwes Dekker tahun 1913 (baca: Wikipedia Indonesia). Artikel tersebut cukup mengubah paradigma banyak orang, lebih-lebih Belanda bahwa orang Jawa (penduduk pribumi) membutuhkan pendidikan yang layak. Lebih-lebih pendidikan yang kontektual dan yang mampu membangun kedasaran kritis akan lingkungannya dan masa depan. Harapannya adalah melalui pendidikan demikian, orang Jawa dapat membangun diri mereka pada saat itu dan membangun masa depan mereka.

Perjuangan Ki Hajar Dewantara benar-benar dicatat setelah Indonesia merdeka. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya surat Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 305 Tahun 1959. Berdasarkan Kepres tersebut, pada tanggal 20 November 1959, Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai salah satu Pahlawan Pergerakan Nasional. Selanjutnya, Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hardiknas.

***

Benang merah yang penting untuk direfleksikan pada Hardiknas tahun 2008–terutama dari perjuangan Ki Hajar Dewantara di Java-- untuk pembangunan pendidikan di tanah Papua adalah kemampuan menganalisis dan menemukan pendidikan Belanda kala itu yang tidak membangun orang Jawa untuk menemukan diri, lingkungannya dan berkembang membangun masa depannya. Hasil analisis dan penemuan itu dia bagikan kepada sesama orang Jawa dan Belanda melalui artikel-artikelnya.

Lalu bagaimana dengan pembangunan pendidikan Papua saat ini dalam konteks perjuangan Ki Hajar Dewantara pada masa lalu di Jawa itu? Apakah dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia –setelah satu hari sebelum 2 Mei Papua dianeksasai ke dalam Republik Indonesia-- telah menempatkan orang Papua dengan karakter, lingkungan, sosial budaya, dan cara berpikir yang berbeda dengan Jawa itu? Apakah ada peluang dan kesempatan bagi orang Papua dalam dan melalui Sistem Pendidikan Nasional Indonesia itu untuk dapat membangun diri mereka pada masa lalu, saat ini dan masa depan? Sudah berapa lamakah anak-anak Papua —mutiara-mutiara hitam di ujung bumi itu— belajar dan dipaksakan belajar segala sesuatu yang abstrak sehingga tidak mengenal sekalipun diri mereka?

Beberapa pertanyaan reflektif di atas ini penting untuk kita semua, lebih-lebih para praktisi di lapangan, pemerhati, dan lebih-lebih para penentu kebijakan pendidikan di Jakarta dan Papua. Apalagi di tahun ketujuh pelaksaan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua yang konon katanya pembangunan pendidikan masih ”jalan di tempat grak”. Ada ”grak” karena perhatian Gubernur Papua dan Kepala Dinas Pendidikan Papua cukup besar di bidang ini. Tentu saja, hal ini terlepas dari sorotan media masa lokal dan nasional beberapa waktu bahwa alokasi dana pendidikan dan kesehatan tahun 2008 provinsi Papua masih kecil.

Dengan mengamati pembangunan pendidikan selama ini di tanah Papua, saya ingin merefleksikan satu hal mendasar. Refleksi ini sekaligus juga merupakan satu sumbangsih pemikiran dari saya sebagai anak bangsa Papua. Anak Papua pedalaman yang kadang-kadang merasa korban atas Sistem Pendidikan Indonesia di masa lalu dan hingga tahun ke tujuh Otsus ini masih terus membodohbutakan para mutiara hitam. Reflekasi saya sederhana saja, yakni kontekstualisasi pembelajaran sekolah dasar (SD).

Saya tahu resiko berbicara tentang “kontekstualisasi pembelajaran sekolah dasar”. Banyak orang akan mengatakan ide ini idealistik, dan bahkan politis. Namun sejujurnya, refleksi ini justru muncul ketika mengamati realitas pembelajaran di SD di Papua (pedalaman, lembah, pesisir pantai) yang jauh dari realitas sosial dan terkesan dipolitisir. Maka, ide ini merupakan salah satu usaha saya dalam rangka membantu kita semua untuk mengembalikan eksistensi para mutiara-mutiara kecil pedalaman, lembah, pesisir pantai Papua pada lingkungan, sosial dan budaya, serta karakter mereka.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa pembelajaran SD harus dikontekstualkan? Andai pertanyaan ini ditujukan kepada anak-anak SD pedalaman, lembah, pesisir pantai, mereka akan balik bertanya, mengapa kami selalu belajar dan diajarkan tentang segala sesuatu yang tidak ada di sekeliling kami. Misalnya saja, Kereta Api, Becak, Brobudur, Prambanan, Siti, Budi dan lain-lain melalui buku teks yang dibuat di Jawa. Namun, anak-anak SD itu tidak mungkin akan berkata demikian, antara lain karena mereka masih kacil dan juga karena pembelajaran yang mereka terima saat ini, sedang membunuh karakter mereka.

Kasus pembelajaran tentang Kereta, Becak, Siti, Budi, dan lain-lain (pembelajaran Jawa sentries) itu tidak dilihat langsung oleh anak-anak SD yang baru berkembang. Semuanya adalah barang-barang yang berada di luar realitas kehidupan sesungguhnya yang dialami oleh anak-anak SD di Papua, khususnya yang berada di daerah-daerah pedalaman, lembah, pesisir pantai, khususnya yang tidak memunyai televisi dan radio. Dalam konteks ini, sebagai anak yang baru berkembang, secara psikologis dia selalu berada dalam situasi stress.

Kita tidak dapat melihat. Mengapa? Karena apa yang dia pelajari adalah sesuatu yang abstrak (tidak dapat lihak di sekitarnya). Teman mainnya, tidak ada yang namanya Siti dan Budi. Yang ada adalah nama-nama seperti Yohananes, Yoel, Natalia, Siska dan lain-lain. Apalagi nama-nama benda, gunung dan nama-nama kota adalah sungguh jauh dari kehidupannya. Cara berpikir anak umur SD adalah mekanis, bukan analitis.

Jadi, ini adalah kasus pendidikan yang dipolitisir atau pendidikan membodohbutakan para mutiara kecil di pedalaman, lembah, pesisir pantai.

Mengapa pembelajaran SD harus direformasi? Sedikit kasus pembelajaran (buku teks/pelajaran) Jawa sentries yang dijelaskan di atas adalah sediit contah yang mendukung pendapat ‘selayaknya pembelajaran SD di Papua selayaknya dikontekstualisasi. Tetapi alasan yang kemudian adalah pendidikan itu hakikatnya untuk hidup untuk dirinya, sesamanya, dan untuk masa depan bangsanya. Tentu karena, hakikat pendidikan adalah (meminjam istilah Diryarkara) memanusiakan manusia. Membuat manusia sebagaimana manusia, menghargai harkat dan martabatnya. Pendidikan itu untuk membuat manusia sadar akan dirinya, kehidupannya, orang sekitarnya, lingkungan hidupnya, dan bangsanya. Pendidikan itu bukan untuk membelenggu manusia seperti pembunuhan karakter orang Papua yang telah berlangsung yang masih dinikmati oleh para mutiara kecil di pedalaman, lembah, pesisir pantai.

Dalam rangka mencari alternatif pendidikan SD yang kontekstual, maka hal pertama yang perlu diperhatikan melalui buku teks dan oleh guru adalah menghadirkan siswa para realitas hidupnya. Lingkungan alamnya, sosialnya, budayanya, dan bangsanya.
Selanjutnya, kemerdekaan untuk memilih. Artinya, kebebasan memilih harus diserahkan kepada pembelajar sendiri; wawasan alternatif pilihan; tersedianya pilihan; kemampuan untuk memilih. Kemampuan memilih berdasarkan tarik-menarik antara kekuatan dari berbagai kepentingan yang mempengaruhi; kesiapan keahlian atau keterampilan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan; siswa harus mengenal lokalnya. Pendidikan itu harus diusahakan untuk mampu menumbuhkan imajinasi anak, berwawasan, mampu melihat alternatif, mampu memutuskan untuk memilih alternatif dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri, perenungan atas adanya kekuatan tarik menarik yang dirasakan, pendidikan tidak sentris sekolah, dan pemahaman lokalnya.

Berkaitan dengan hal di atas, kalau kita melihat kehidupan masyarat Papua, mereka benar-benar nikmat akan lokalitasnya. Yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana mereka bisa menikmati sesuai dengan apa yang mereka nikmati sekarang ini. Maka kita semua diajak untuk mencermati secara benar potensi lokal, diberdayakan secara optimal dari segi “natural” sehingga situasi lokalnya menjadi sumber daya yang berguna bagi masyarakat. Pemanfaatan kekuatan komunitas dan alamnya sangat diperlukan sebagai modal inspirasi.

Pembicaran ini tidak terbatas pada lokalitasnya, tetapi wawasan nasional di luar lokalitas-kontekstual juga diperlukan meskipun yang menanggap tidak begitu banyak. Maka apabila ditanggapi sebagian dari mereka maka diharapkan mereka memiliki imajinasi global. Wawasan global juga perlu diberikan sehingga segala kesempatan tidak terbuang begitu saja. Sistem pembelajaran ini menuntut guru yang profesional dan harus memunyai wawasan yang luas. Namun, hal ini tetap akan berpulang pada kemauan dan kebijakan untuk membangun pendidikan SD kontektual Papua, minimal melalui buku teks.

Kita (Papua) memiliki gubernur dan kepala dinas pendidikan yang benar-benar peduli akan pendidikan (Depan Pendidikan Papua). Termasuk pendidikan SD kontektual ini kiranya menjadi perhatian gubernur dan kepala dinas pendidikan. Ide ini kecil dan masih gagasan liar tetapi tetap bepengaruh untuk masa depan para mutiara kecil yang ada di pedalaman, lembah, pesisir pantai yang menggantikan kita kemudian hari. Mereka harus dibangun sebagai orang Papua yang tidak gagap terhadap dunia global. Pekerjaan rumah yang penting dan berat! Salam Pendidikan!


Sumber:http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&jd=REFLEKASI+HARDIKNAS%3A+Membangun+Pendidikan+SD+di+Papua+yang+Kontekstual&dn=20080505202727

BK Karier di SD

Paradigma, Visi, dan Misi Bimbingan Konseling di SD

1.Paradigma

Paradigma bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan psiko-pendidikan dalam bingkai budaya. Artinya, pelayanan konseling berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi pendidikan serta psikologi yang dikemas dalam kaji-terapan pelayanan konseling yang diwarnai oleh budaya lingkungan peserta didik.

2.Visi

Visi pelayanan bimbingan konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia.

3.Misi

a.Misi pendidikan, yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif-normatif dalam kehidupan keseharian dan masa depan.

b.Misi pengembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik di dalam lingkungan sekolah/ madrasah, keluarga dan masyarakat.

c.Misi pengentasan masalah, yaitu memfasilitasi pengentasan masalah peserta didik mengacu pada kehidupan efektif sehari-hari.

Bidang Bimbingan Konseling

1.Bimbingan Pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik.

2.Bimbingan Sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas.

3.Bimbingan Belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan belajar secara mandiri.

4.Bimbingan Karier, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karier.

Jenis Layanan Bimbingan Konseling

1.Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah/madrasah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru.

2.Informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan.

3.Penempatan dan Penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang, dan kegiatan ekstra kurikuler.

4.Penguasaan Konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terumata kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

5.Konseling Perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya.

6.Bimbingan Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok.

7.Konseling Kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok.

8.Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik.

9.Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antarmereka.

Kegiatan Pendukung

1.Aplikasi Instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes

2.Himpunan Data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik, yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia.

3.Konferensi Kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik, yang bersifat terbatas dan tertutup.

4.Kunjungan Rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua dan atau keluarganya.

5.Tampilan Kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir/jabatan.

6.Alih Tangan Kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya.

Pola Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan dan Konseling:

1.Pola Infusi ke dalam mata pelajaran, yaitu memasukkan materi bimbingan dan konseling ke dalam mata pelajaran tertentu

2.Pola Layanan Khusus, yaitu menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling melalui jenis-jenis layanan tertentu dan kegiatan pendukung.

3.Pola Alih Tangan Kasus, yaitu mengalihtangankan penangangan kasus kepada pihak lain yang lebih ahli.

4.Pola Ekstra-Kurikuler, yaitu menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling di luar pengajaran dan tanpa melalui jenis layanan/pendukung tertentu. Misalnya: upacara bendera, kegiatan menjelang masuk dan/atau ke luar kelas, kegiatan di luar kelas sewaktu istirahat, jalan-jalan/darmawisata, dan sebagainya.

Bimbingan Karier di SD

Dalam bidang bimbingan karier, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa mengenali dan mulai mengarahkan diri untuk masa depan karier. Bimbingan karier di Sekolah merupakan kegiatan yang paling awal dan mendasar bagi pengembangan karier secara menyeluruh. Pemberian materi bimbingan karier untuk para siswa disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang diikutinya. Bagi siswa SD pada umumnya, bimbingan karier dimaksudkan untuk:

1.Mengembangkan sikap positif terhadap segala jenis pekerjaan. Dalam hal ini guru kelas harus berhati-hati. Guru kelas menunjukkan atau menampilkan prasangka ataupun kecenderungan tertentu terhadap jenis-jenis pekerjaan (misalnya, pekerjaan tertentu disikapi positif, sedang lainnya disikapi negatif).

2.Membawa para siswa menyadari betapa luasnya dunia kerja yang ada, terentang dari pekerjaan yang dijabat orang tua sampai ke segala macam pekerjaan di masyarakat.

3.Menjawab berbagai pertanyaan para siswa tentang pekerjaan. Dorongan ingin tahu anak-anak akan membawa mereka menanyakan segala sesuatu tentang pekerjaan. Dalam hal ini jawaban atau informasi yang tepat dan benar harus segera diberikan setiap waktu bertanya.

4.Menekankan jasa dari masing-masing jenis pekerjaan, yaitu untuk kesejahteraan hidup rumah tangga dan masyarakat (tidak hanya mengemukakan besarnya gaji atau penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan itu). Perlunya bakat atau kemampuan/keterampilan khusus untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu, terutama pekerjaan yang bermanfaat bagi pemberian bantuan kepada sesama manusia, hendaklah disampaikan.

Di samping itu, informasi pekerjaan untuk siswa kelas tinggi SD perlu diperluas dan diperkuat. Hal ini bertujuan agar mereka memahami bahwa:

1.Pekerjaan ada di mana-mana, di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, bahkan dunia. Pada tingkat perkembangan itu, siswa mulai membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di desa dan di kota, di daerahnya sendiri dan di daerah lain. Siswa dirangsang untuk mulai menyadari bahwa ada banyak macam cara yang dilakukan oleh manusia untuk mencari penghidupan dan memenuhi kebutuhan melalui berbagai jenis pekerjaan.

2.Terdapat saling ketergantungan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Pada diri siswa, perlu dikembangkan bahwa untuk terlaksananya suatu pekerjaan dengan baik, para pekerja saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya para pekerja itu harus saling membantu dan bekerja sama.

3.Baik kemampuan khusus maupun ciri-ciri kepribadian tertentu diperlukan untuk mencapai keberhasilan bagi sebagian jenis pekerjaan.

4.Untuk memilih suatu pekerjaan diperlukan informasi yang tepat (yaitu tentang hakikat pekerjaan itu sendiri, latihan yang diperlukan, kondisi kerja, dsb).

5.Ada berbagai masalah yang mungkin dihadapi oleh orang-orang yang menginginkan pekerjaan tertentu (seperti peralatan mahal, biaya untuk program pendidikan dan pelatihan mahal dan waktunya lama, kondisi kerja kurang menyenangkan, dsb).

6.Untuk memilih pekerjaan atau karier di masa depan perlu kehati-hatian dan pertimbangan yang matang.

Pelaksanaan Bimbingan Karier di SD

Materi Bimbingan Karier di SD Kelas I dan II

1.Layanan Orientasi dan Informasi

a.Gambaran tentang perlunya bekerja untuk mencari nafkah

b.Penghargaan terhadap segenap pekerjaan

c.Gambaran tentang orang-orang yang rajin bekerja dan hasil-hasil yang mereka peroleh

2.Layanan Penempatan dan Penyaluran

Belum ada layanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan karier

3.Layanan Pembelajaran/Penguasaan Konten

Belum mempelajari karier tertentu sehingga layanan pembelajaran untuk bimbingan karier belum diselenggarakan

Materi Bimbingan Karier di SD Kelas III dan IV

1.Layanan Orientasi dan Informasi

a.Gambaran tentang perlunya bekerja untuk mencari nafkah

b.Penghargaan terhadap segenap pekerjaan

c.Gambaran tentang orang-orang yang rajin bekerja dan hasil-hasil yang mereka peroleh

2.Layanan Penempatan dan Penyaluran

Belum ada layanan penempatan dan penyaluran dalam bimbingan karier

3.Layanan Pembelajaran/Penguasaan Konten

a.Pemahaman awal tentang perlunya memperoleh penghasilan dan pengembangan karier

b.Pemahaman awal tentang informasi sederhana berkenaan dengan pekerjaan dan usaha-usaha memperoleh penghasilan (untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana yang terdapat di lingkungan para siswa)

Materi Bimbingan Karier di SD Kelas V dan VI

1.Layanan Orientasi dan Informasi

a.Pemantapan materi di Kelas III dan IV.

b.Informasi lanjutan dan lebih kompleks tentang pekerjaan-pekerjaan pertanian yang lebih luas, pekerjaan di industri dan perusahaan, usaha perdagangan yang lebih luas ( toko,bank,asuransi, dsb ), usaha angkutan yang lebih luas ( transport antar kota, pelayaran, penerbangan), serta sebagai pekerjaan yang bersifat keahlian ( seperti guru, dokter, insinyur, dsb).

c.Informasi tentang saling ketergantungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain serta hubungan dengan konsumen.

d.Informasi tentang kemampuan khusus yang diperlukan untuk menjabat pekerjaan tertentu untuk ini diperlukan bakat, minat, dan keterampilan tertentu.

e.Informasi tentang diperlukannyas keuletan dan ketabahan dalam mengajar dan menggembangkan karier tertentu untuk ini diperlukan pertimbangan yang hati-hati dan matang untuk memilih pekerjaan atau karier tertentu.

f.Informasi tentang diperlukannya berbagai informasi yang tepat berkenaan dengan pemilikan pekerjaan atau karier.

g.Informasi awal tentang sekolah lanjutan yang berkaitan dengan cita-cita karier tertentu.

2.Layanan Penempatan dan Penyaluran

Menempatkan dan menyalurkan siswa ke dalam kelompok untuk mempelajari:

a.Berbagai jenis pekerjaan sebagaimana informasi yang ingin diperoleh

b.Sekolah lanjutan sebagaimana informasi yang ingin diperoleh khususnya dikaitkan dengan aspek-aspek pekerjaan dan/atau karier tertentu

3.Layanan Pembelajaran/Penguasaan Konten

a.Pemantapan materi di Kelas III dan IV .

b.diskusi untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang:

1)Berbagai jenis pekerjaan dan upaya memperoleh penghasilan

2)Saling ketergantungan antara berbagai jenis pekerjaan.

3)Kemampuan khusus untuk pekerjaan tertentu- apakah siswa dapat dimungkinkan memiliki kemampuan itu?

4)Sekolah lanjutan yang berkaitan dengan cita-cita pekerjaan atau karier.

Tenaga Profesional dalam Kegiatan Bimbingan Karier di SD

1.Modal Personal

Modal dasar yang akan menjamin suksesnya penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah berbagai ciri personal yang ada dan dimiliki secara pribadi oleh tenaga penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Modal personal tersebut adalah:

a.Berwawasan luas: memiliki pandangan dan pengetahuan yang luas, terutama tentang perkembangan peserta didik pada usia sekolahnya, perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi/kesenian dan proses pembelajarannya, serta pengaruh lingkungandan modernisasi terhadap peserta didik.

b.Menyayangi anak: memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap peserta didik; rasa kasih sayang ini ditampilkan oleh Guru Pembimbing/ Guru kelas benar-benar dari hati sanubarinya (tidak berpura-pura atau dibuat-buat) sehingga peserta didik secara langsung merasakan kasih sayang itu.

c.Sabar dan bijaksana: tidak mudah marah dan/atau mengambil tindakan keras dan emosional yang merugikan peserta didik serta tidak sesuai dengan kepentingan perkembangan mereka; segala tindakan yang diambil Guru Pembimbing/Guru Kelas didasarkan pada pertimbangan yang matang.

d.Lembut dan baik hati: tutur kata dan tindakan Guru Pembimbing/Guru Kelas selalu menggenakkan hati, hangat, dan suka menolong.

e.Tekun dan teliti: Guru Pembimbing/Guru Kelas setia mengikuti tingkah laku dan perkembangan peserta didik sehari-hari dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan berbagai aspek yang menyertai tingkah laku dan perkembangan tersebut.

f.Menjadi contoh: tingkah laku, pemikiran, pendapat dan ucapan-ucapan Guru Pembimbing/Guru Kelas tidak tercela dan mampu menarik peserta didik untuk menggikutinya dengan senang hati dan suka rela.

g.Tanggap dan mampu mengambil tindakan: Guru Pembimbing/Guru Kelas cepat memberikan perhatian terhadap apa yang terjadi dan/atau mungkin terjadi diri pada peserta didiknya, serta mengambil tindakan secara cepat untuk mengatasi dan/atau mengantisipasi apa yang terjadi dan/atau mungkin terjadi itu.

h.Memahami dan bersikap positif pelayanan bimbingan dan konseling: Guru Pembimbing/Guru Kelas memahami fungsi dan tujuan serta seluk-beluk pelayanan bimbingan dan konseling, serta dengan bersenang hati berusaha sekuat tenaga melaksanakannya secara profesional sesuai dengan kepentingan dan perkembangan peserta didik.

2.Modal Profesional

Modal Profesional mencakup kematangan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dalam bidang kajian pelayanan bimbingan dan konseling. Semuanya itu dapat diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan khusus dalam program pendidikan bimbingan dan konseling. Dengan modal profesional itu, seorang tenaga pembimbing (Guru Pembimbing dan Guru Kelas) akan mampu secara nyata melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling menurut kaidah-kaidah keilmuannya, teknologinya, dan kode etik profesionalnya.

Apabila semua modal personal dan modal profesional tersebut dikembangkan dan dipadukan dalam diri Guru Kelas serta diaplikasikan dalam wujudnya yang nyata terhadap peserta didik, yaitu dalam bentuk berbagai layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, dapat diyakini pelayanan bimbingan dan konseling akan berjalan dengan lancar dan sukses. Tangan dingin dan terampil tenaga pembimbing yang menggarap lahan subur di sekolah untuk pekerjaan bimbingan dan konseling diharapkan akan membuahkan para peserta didik yang berkembang secara oiptimal.

3.Modal Instrumental

Pihak sekolah atau satuan pendidikan perlu menunjang perwujudan kegiatan Guru Pembimbing dan Guru Kelas itu dengan menyediakan berbagai prasarana dan sarana yang merupakan modal Instrumental bagi suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling, seperti ruangan yang memadai perlengkapan kerja sehari-hari, istrumen BK, dan sarana pendukung lainnya. Dengan kelengkapan instrumental seperti itu kegiatan bimbingan dan konseling akan diperlancar dan keberhasilannya akan lebih dimungkinkan.

Di samping itu, suasana profesional pengembangan peserta didik secara menyeluruh perlu dikembangakan oleh seluruh personil sekolah. Suasana profesional ini, selain mempersyaratkan teraktualisasinya ketiga jenis modal tersebut, terlebih lebih lagi adalah terwujudnya saling pengertian, kerja sama dan saling membesarkan diantara seluruh personil sekolah.

Sumber:http://re-searchengines.com/0208trimo1.html